Sistem Informasi Penelusuran Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi Mahkamah Agung untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring perkara yang ada di Pengadilan Negeri Wonogiri Lanjut
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Pencari keadilan sekarang dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI wilayah Pengadilan Negeri Wonogiri secara online Lanjut

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung

jadwal sidangSebagai perwujudan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan mendukung pelayanan, Pengadilan Negeri Wonogiri menyediakan Jadwal Sidang yang dapat diakses dimanapun oleh pihak-pihak yang berperkara secara realtime dan update.

LEBIH LANJUT

sippSistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi Mahkamah Agung untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring perkara yang ada di Pengadilan Negeri.

LEBIH LANJUT

Di lajur indeks berita anda dapat membaca berita-berita terkini mengenai kegiatan-kegiatan yang diadakan di Pengadilan Negeri Wonogiri maupun Kabupaten Wonogiri. Berita adalah telah mengalami uji kelayakan publik.

LEBIH LANJUT

eraterang sEraterang (Elektronik Surat Keterangan), merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri. Silahkan unduh petunjuk penggunaannya disini.

LEBIH LANJUT


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

informasiKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata Cara Pengaduan

aduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakum1Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas